JAKARTA – Pemerintah berencana membangun sistem komunikasi para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri yang terintegrasi dengan pemerintahan di tanah air.
Tujuannya, agar pemerintah bisa melayani dan melindungi TKI secara maksimal, sekaligus memberikan pembinaan dan pengarahan secara online, tanpa intervensi negara lain.
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKB, M. Nasim Khan, mengapresiasi langkah tersebut. Ia mengatakan, TKI di luar negeri adalah salah satu sumber daya manusia (SDM) Indonesia di luar negeri.
Namun Nasim menyesalkan terkait kabar bahwa sistem komunikasi TKI itu, telah dimenangkan perusahaan operator asing. Pasalnya, kata dia, jaminan keamanan komunikasi TKI menjadi rawan.
"Keberadaan mereka membutuhkan perlindungan yang dijamin maksimal oleh negara. Oleh sebab itu, komunikasi TKI dengan kolega maupun keluarganya di tanah air, harus menggunakan jalur yang dijamin kerahasiaannya," tegas Nasim.
Bagi dia, seharusnya pemerintah memprioritaskan operator sistem komunikasi yang dimiliki pemerintah.
“TKI adalah masa depan Indonesia. Mereka ikut membangun Indonesia dari luar negeri. Kita wajib melindungi. Apa jadinya jika komunikasi mereka justru lewat operator asing? Di mana letak jaminan negara?” ketusnya.
Dikatakan, penggunaan alat komunikasi produk dalam negeri dan dikelola oleh perusahaan milik negara, akan lebih mampu memberikan rasa aman dan nyaman. Selain itu, perlindungan komunikasi itu juga dimaksudkan sebagai bentuk kehadiran negara bagi TKI di luar negeri.
“Jika BUMN yang mengoperatori komunikasi TKI itu, menurut hemat saya akan lebih meningkatkan keamanan dan sekaligus bermakna bagi pertahanan negara. Kita sudah punya PT Telkom dan Telkomsel. Ini harus dimanfaatkan maksimal,” tambah Nasim.
Menurut Nasim, dengan teknologi telekomunikasi milik BUMN, maka pemerintah juga melindungi hak dan keselamatan warga Negara Indonesia di luar negeri, dan memperkuat peran Indonesia dalam kerjasama global.
“Ini soal nasionalisme pertaruhannya. Saya berpesan, jangan sampai TKI di luar negeri justru dimanfaatkan oleh operator negara lain, yang bukan Indonesia,” tandasnya.
(raw)
Disadur dari : http://news.okezone.com/read/2015/05/23/337/1153926/rawan-jika-komunikasi-tki-pakai-operator-asing
This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
JAKARTA – Pemerintah berencana membangun sistem komunikasi para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri yang terintegrasi dengan pemerintahan di tanah air.
Tujuannya, agar pemerintah bisa melayani dan melindungi TKI secara maksimal, sekaligus memberikan pembinaan dan pengarahan secara online, tanpa intervensi negara lain.
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKB, M. Nasim Khan, mengapresiasi langkah tersebut. Ia mengatakan, TKI di luar negeri adalah salah satu sumber daya manusia (SDM) Indonesia di luar negeri.
Namun Nasim menyesalkan terkait kabar bahwa sistem komunikasi TKI itu, telah dimenangkan perusahaan operator asing. Pasalnya, kata dia, jaminan keamanan komunikasi TKI menjadi rawan.
"Keberadaan mereka membutuhkan perlindungan yang dijamin maksimal oleh negara. Oleh sebab itu, komunikasi TKI dengan kolega maupun keluarganya di tanah air, harus menggunakan jalur yang dijamin kerahasiaannya," tegas Nasim.
Bagi dia, seharusnya pemerintah memprioritaskan operator sistem komunikasi yang dimiliki pemerintah.
“TKI adalah masa depan Indonesia. Mereka ikut membangun Indonesia dari luar negeri. Kita wajib melindungi. Apa jadinya jika komunikasi mereka justru lewat operator asing? Di mana letak jaminan negara?” ketusnya.
Dikatakan, penggunaan alat komunikasi produk dalam negeri dan dikelola oleh perusahaan milik negara, akan lebih mampu memberikan rasa aman dan nyaman. Selain itu, perlindungan komunikasi itu juga dimaksudkan sebagai bentuk kehadiran negara bagi TKI di luar negeri.
“Jika BUMN yang mengoperatori komunikasi TKI itu, menurut hemat saya akan lebih meningkatkan keamanan dan sekaligus bermakna bagi pertahanan negara. Kita sudah punya PT Telkom dan Telkomsel. Ini harus dimanfaatkan maksimal,” tambah Nasim.
Menurut Nasim, dengan teknologi telekomunikasi milik BUMN, maka pemerintah juga melindungi hak dan keselamatan warga Negara Indonesia di luar negeri, dan memperkuat peran Indonesia dalam kerjasama global.
“Ini soal nasionalisme pertaruhannya. Saya berpesan, jangan sampai TKI di luar negeri justru dimanfaatkan oleh operator negara lain, yang bukan Indonesia,” tandasnya.
(raw)
Disadur dari : http://news.okezone.com/read/2015/05/23/337/1153926/rawan-jika-komunikasi-tki-pakai-operator-asing
0 komentar:
Posting Komentar